KU MELIHAT FAKFAK DARI JOGJA

 

Papua adalah salah satu wilayah yang terletak di ufuk timur Negara Indonesia. Daerah ini dianugerahi sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari hutan yang luas, kekayaan ikan di laut, hingga tambang yang kaya raya. Namun, hingga kini masyarakat Papua belum pernah menikmati kekayaan tersebut secara maksimal. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya: miskin semakin miskin, sakit semakin sakit, dan susah semakin susah.

Kondisi ini juga tidak terlepas dari berbagai rentetan tangisan dan darah yang terus mengalir di Bumi Cenderawasih. Kesusahan demi kesusahan seakan menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan masyarakat setempat. Jika demikian adanya, lalu untuk apa keberadaan lembaga pemerintah yang bertugas mengatur dan menjamin kesejahteraan rakyat?

Sesungguhnya, berbicara tentang pembangunan berarti berbicara tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang ada. Namun, hingga saat ini pemerintah Provinsi Papua secara umum, dan pemerintah Kabupaten Fakfak secara khusus, belum menunjukkan keseriusan yang nyata dalam membangun masyarakat yang adil secara sosial, partisipatif secara budaya, dan sejahtera secara ekonomi. Hasil pembangunan yang diharapkan tidak kunjung terwujud, bahkan sebagian besar wilayah dan masyarakat masih belum tersentuh pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di Papua lebih banyak berlogika proyek. Artinya, program-program yang dijalankan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak tepat sasaran. Yang terpenting program berjalan, sementara orientasinya hanya pada pembagian keuntungan antara pimpinan proyek dan birokrasi proyek. Akibatnya, arah kerja lebih mengejar kekuasaan dan keuangan, sehingga berbagai persoalan di tingkat rakyat kecil terus muncul dan tidak pernah benar-benar diselesaikan. Entah sampai kapan penderitaan ini akan berakhir, ataukah semua ini dianggap sebagai takdir yang harus diterima?

Berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua meliputi masalah ekonomi, politik, budaya, kesehatan, dan pendidikan yang dari hari ke hari semakin terpuruk. Dalam bidang ekonomi, misalnya, masyarakat di kampung-kampung belum memiliki pendapatan per kapita yang jelas. Hal ini disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan serta keterbatasan sumber daya manusia, sehingga masyarakat kesulitan mengelola sumber daya alam yang ada.

Kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan barang-barang lainnya sebagian besar didatangkan dari luar Papua. Akibatnya, masyarakat harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan harga di Pulau Jawa.

Di bidang pendidikan, sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas, baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Di daerah pedalaman, masih terdapat sekolah dasar yang menggunakan buku kurikulum lama, bahkan satu orang guru harus mengajar hingga enam kelas sekaligus. Ini adalah pengalaman nyata yang saya alami sendiri ketika masih duduk di bangku sekolah dasar beberapa tahun lalu. Hingga saat ini pun, jika membandingkan pendidikan di Papua dengan provinsi lain, khususnya di Pulau Jawa, perbedaannya sangat mencolok.

Sekolah-sekolah di Jawa umumnya didukung oleh tenaga pendidik yang memadai serta fasilitas yang lengkap, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Anak-anak di Jawa sudah diperkenalkan dengan komputer dan bahasa Inggris sejak sekolah dasar. Sementara itu, di Papua, pembelajaran komputer baru diperkenalkan di tingkat SMA, dan itu pun hanya di sekolah-sekolah tertentu.

Kekurangan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar secara otomatis menurunkan kualitas pendidikan dan melahirkan sumber daya manusia yang kurang kreatif dan inovatif. Padahal, fungsi utama pendidikan adalah mendidik dan membentuk pola pikir seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian berkembang menjadi kritis, rasional, dan sistematis.